Latest Posts

Apa sih Teori itu dan apakah kegunaan teori-teori tersebut bagi seseorang yang mempelajari Sosiologi

Sumber Gambar : http://www.top10indo.com

Pada hakikatnya suatu teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Suatu variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, misalnya, usia, jenis kelamin dan lain sebagainya. Bagi seseorang yang mempelajari sosiologi, maka teori-teori tersebut mempunyai beberapa kegunaan, antara lain:

  1. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.
  2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pegetahuannya dibidang sosiologi.
  3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi.
  4. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
  5. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang, atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada dewasa.

Pembagian lain dari perbuatan pidana

Pembagian lain dari perbuatan pidana

Perbuatan pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula dalam :

1. Delik dolus dan delik culpa
Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan. Misalnya Pasal 338 KUHP
“dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”
Sedangkan bagi delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya tersebut berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

Contoh contoh lain dari delik delik dolus :
Pasal 354 KUHP : “dengan sengaja melukai berat orang lain”
Pasal 187 KUHP : “dengan sengaja menimbulkan kebakaran”
Pasal 231 : “dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita”
Pasal 232 (2) : “dengan sengaja merusak segel dalam pensitaan”

Contoh contoh lain dari delik culpa:
Pasal 360 : “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat”
Pasal 189: “karena kealpaanya menyebabkan kebakaran
Pasal 231 (4) : “karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan”
Pasal 232 : “karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan.

2. Delik commissionis dan delikta commissionis
Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal harusnya berbuat. Misalnya delik yang dirumuskan dalam pasal Pasal 164 : mengetahui suatu pemufakatan jahat  (samenspanning) untuk melakukan kejahatan  yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan. Tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Pasal 224 : tidak mengindahkan kewajiban menurut UU sebagai saksi atau ahli.
Adapula yang dinamakan delikta commissionis peromissionem commissa, yaitu delik delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak member makan pada anak itu.

3. Delik biasa dan delik yang dikualifkasi (dikhususkan)
Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.

Contohnya : Pasal 362 adalah pencurian biasa, dan pasal 363 adalah pencurian yang dikualifikasi, yaitu karena cara melakukannya diwaktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang , mupun karena objeknya adalah hewan. Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan biasa sedangkan Pasal 353,354,355, dan 356 adalah penganiayaan yang dikualifikasi karena mungkin cara objeknya, maupun akibatnya adalah lebih khusus daripada penganiayaan biasa.

4. Delik menerus dan tidak menerus
Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbuklan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (wederrechtelijke vrijheids-beroving). Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban dilepas atau mati. Jadi perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, tetapi masih menerus. Sesungguhnya setelah kelakuan selesai yaitu dibawanya si korban ke tempat penahanan akibat dan kelakuan itu berjalan terus selama waktu tahanan. Begitu pula  Pasal 221. Disini kelakuannya menyembunyikan orang yang dicari karena melakukan kejahatan. Selama waktu dalam penyembunyian, keadaan yang dilarang berjalan terus.  


Masalah Pokok dari Setiap Sistem Perekonomian



  • Konsumsi,  setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh kebutuhan-kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barang-barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi.
  • Produksi, masalah produksi berkaitan erat dengan produk (barang dan jasa) apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi, menggunakan berapa tenaga kerja. Dalam kegiatan produksi, tidak terlepas dari cara penggunaan bahan mentah, peralatan (modal), tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan kapasitas produksi atau kemampuan memproduksi barang dan jasa.
  • Distribusi, msalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. misalnya lewat distributor, agen, atau saluran lainnya
  • Pertumbuhan, masalah pertumbuhan ekonomi menyangkut bertambahnya pendapatan nasional, di antaranya bertambahnya pendapatan/ masyarakat. Pertumbuhan juga berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Pokok masalahnya adalah bagaimana kehidupan ekonomi berjalan terus menerus dengan sumber daya alam yang semakin berkurang, sementara pertambahan penduduk dan kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Masalah Ekonomi Lokal Dan Masalah Ekonomi Global

a. Masalah Ekonomi Lokal
Masalah ekonomi dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang dianalisis berdasarkan pendekatan letak geografis, menimbulkan konsep ekonomi regional (regional econimics) atau ekonomi lokal yang menyelidiki tata ruang sumber-sumber yang langka serta hubungannya dengan pengaruh terhadap lokasi berbagai macam usaha kegiatan baik ekonomi maupun social. Ilmu ekonomi ini berguna karena dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan dan manfaat dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi lokal atau dapat dikelompokkan menjadi dua permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi
Masalah ini berhubungan dengan bagaimana mengatur perekonomian dari waktu ke waktu (bulan, triwulan, semester, dan tahun). Ada tiga permasalahan yang sering muncul, yaitu:
Inflasi berhubungan dengan masalah kestabilan harga- harga barang dan jasa.
Pengangguran atau kesempatan kerja.
Ketidakstabilan neraca pembayaran suatu Negara.

2. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan ekonomi
Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan ekonomi yaitu bagaimana mengendalikan perekonomian supaya terjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Masalah jangka panjang juga mengatur untuk dapat menghindari masaJah ekonomi tersebut dalam waktu yang lebih panjang (lima tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, dan seterusnya)
Masalah ekonomi jangka pendek, misalnya inflasi atau kenaikan tingkat harga umum secara terus menerus, sebagai akibat keadaan jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan mengatur jumlah barang, dapat diatasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Mengurangi jumlah uang yang beredar dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga bank, dengan harapan orang yang meminjam berkurang dan yang menabung meningkat, sehingga jumlah uang yang beredar berkurang. Disamping itu, juga dapat ditempuh dengan cara pemerintah menjual surat- surat berharga, misalnya setifikat Bank Indonesia, kepada masyarakat dengan harapan uang yang beredar di masyarakat dapat di tarik oleh bank. 

b. Masalah Ekonomi Global
Akhir- akhir ini mungkin kalian sering mendengar kata global atau globalisasi. Secara sederhana, kata globalisasi mengandung pengertian menyatunya negara- negara di dunia menjadi negara yang sangat besar. Globalisasi terjadi akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan sarana transportasi, sehingga batas- batas negar menjadi kurang berarti secara ekonomi. Pengaruh globalisasi dapat kalian rasakan dari segi budaya musik yang didengarkan remaja Singapura, Jepang. Amerika, bahakan negara-negar di Afrika. Begitu pula jenis mode pakaian, dan makanan yang hampir sama di berbagai negara. Masalah ini dialami pula di bidang ekonomi, yang dikenal dengan globalisasi ekonomi; mengandung pengertian semakin menyatunya kegiatan ekonomi antara negara di dunia. Berbagai contoh dapat kalian lihat terciptanya globalisasi ekonomi. 
Masalah Ekonomi Bagi Konsumen
Kebutuhan hidup manusia itu banyak sekali dan beraneka ragam, sedangkan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Kenyataan inilah yang menjadi inti masalah ekonomi. Masalah ekonomi dihadapi oleh umat manusia, apakah mereka sebagai perseorangan, keluarga, perusahaan, atau negara. Pokok persoalannya adalah: bagaimanakah dengan sumber-sumber yang terbatas, manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam.

B. Batas dan Kurva Kemungkinan Produksi

Batas kemampuan suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa dapat dengan lebih jelas lagi ditunjukkan dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kurva kemungkinan produksi. Dalam melukiskan kurva tersebut akan digunakan pemisalan-pemisalan dan angka-angka produksi barang industri dan barang pertanian. Langkah pertama yang harus dibuat dalam usaha untuk melukiskan kurva kemungkinan produksi adalah menentukan keadaan-keadaan yang ditunjukkan dalam suatu grafik.
Membentuk Kurva Kemungkinan Produksi :



Dalam Gambar, sumbu tegak menunjukkan nilai produksi barang pertanian dan sumbu dasar menunjukkan nilai produksi barang industri. Setiap titik pada kurva ABCDE menggambarkan gabungan produksi barang pertanian dan barang industri yang akan diproduksi apabila faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan. Sebagai contoh, titik C menggambarkan perekonomian itu hanya mampu menghasilkan 9 barang industri dan 3 barang pertanian apabila faktor-faktor produksi sepenuhnya digunakan.

Titik A, B, C dan titik-titik lainnya menggambarkan gabungan produksi barang industri dan barang pertanian seperti yang ditunjukkan. Kurva yang digambarkan melalui titik A,B,C,D dan E dinamakan kurva kemungkinan produksi atau batas kemungkinan produksi. Kurva ini menggambarkan batas produksi yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian. Setiap titik dalam kurva itu menggambarkan gabungan produksi maksimum barang industri dan barang pertanian yang dapat diproduksi. Sekiranya perekonomian itu menginginkan lebih banyak barang industri maka untuk memnuhinya produksi barang pertanian harus dikurangi. Dan sebaliknya, sekiranya diinginkan lebih banyak barang pertanian, produksi barang industri harus dikurangi.

C. Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
  • SISTEM EKONOMI CAMPURAN

Adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah tetapi masyarakat masih mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Dalam perekonomian campuran, tujuan pokok dari campur tangan pemerintah adalah untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem pasar bebas

  • SISTEM PASAR BEBAS ATAU LAISSEZ-FAIRE

Anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan
Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimanakah sumber daya tersebut akandigunakan
  • SISTEM EKONOMI PERENCANAAN PUSAT

Adalah sistem ekonomi di manapemerintah sepenuh-penuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan
.Sistem ini berkeyakinan bahwapemerintah akan dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan lebih efisien daripada yang dapat dijalankandalam sistem pasar bebas



Sedikit penjelasan tentang negara protektorat


Biasanya negara protektorat itu bukan subjek dari hukum internasional. Dalam hal ini dapat dipisahkan antara :
  1. Protektorat Kolonial : urusan hubungan luar negeri, urusan pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negari yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat Kolonial semacam itu tidak menjadi subjek hukum internasional.
  2. Protektorat Internasional : merupakan subjek hukum internasional.Contohnya Mesir, protektorat Turki (1917), Zanzibar, protektorat Inggris (1890), Albania, protektorat Italia (1936).
  • Negara Uni : dua atau lebih negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama. Apabila negara itu mempunyai alat kelengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu maka terdapatlah yang disebut Uni Riil. Apabila hanya kepala negara saja yang sama, maka disebut dengan Uni Personil. Contohnya Uni Riil : Austria-Hongaria (1918), Uni Personil : Belanda-Luxemburg (1890)





Hal yang Membuat Hukum Memiliki Kedudukan yang Kuat


Dalam hal apa hukum mempunyai kedudukan yang lebih kuat?
Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum daripada negara akan jauh lebih kuat kedudukannya apabila tidak bertentangan dengan kebiasaan, kepercayaan atau tradisi dari rakyat. Masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam, betapapun terpecah belah keadaannya oleh kepentingan yang berbeda-beda atau doktrin yang bertentangan, tetapi dapat juga menyesuaikan diri dengan tujuan dari negara. Mereka mungkin setuju atau tidak setuju dengan politik-politik yang dianut suatu pemerintahan tertentu, tetapi karena perintah tidak mengganggu keyakinan mereka dan tidak pula menekan pendapat mereka maka mereka masih dapat menyetujui jiwa daripada peraturan perundangan yang diadakan oleh negara.



Proses Penetapan Standar Akuntansi

sumber gambar: google image

SEJARAH IAI
                   
Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956.Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA (Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch Gevormde Accountants). Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia.
Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada maka diputuskan membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju.
Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akhirnya berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30.
Susunan pengurus pertama terdiri dari:
  • Ketua: Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo
  • Panitera: Drs. Mr. Go Tie Siem
  • Bendahara: Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)
  • Komisaris: Dr. Tan Tong Djoe
  • Komisaris: Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan)

Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah
  • Prof. Dr. Abutari
  • Tio Po Tjiang
  • Tan Eng Oen
  • Tang Siu Tjhan
  • Liem Kwie Liang
  • The Tik Him

Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah: 1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. 2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.
Sejak pendiriannya 49 tahun lalu, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar karena profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha yang mengalami perkembangan pesat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik.

FASB
Adalah salah satu organisasi yang memberikan panduan standar untuk pelaporan keuangan. Anggota FASB berjumlah 7 orang yang masing-masing diangkat untuk waktu 5 tahun dan menjabat maksimum 2 periode. Selama menjadi anggota FASB, mereka harus independen dan tidak boleh ada konflik interest antara anggota secara pribadi dengan public interest. Latar belakang seorang anggota FASB adalah pengetahuan akuntansi, finance dan bisnis serta memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik.  Misi dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk bimbingan dan pendidikan masyarakat, termasuk emiten, auditor dan pengguna informasi keuangan. Standar akuntansi sangat penting untuk fungsi ekonomi efisien karena keputusan mengenai alokasi sumber daya sangat bergantung pada kredibel, singkat, transparan dan dimengerti informasi keuangan. Keuangan informasi tentang usaha dan posisi keuangan entitas individu juga digunakan oleh masyarakat dalam pembuatan berbagai jenis keputusan lainnya.
Untuk mencapai misinya, yang FASB bertindak untuk:
1.      Meningkatkan manfaat pelaporan keuangan dengan berfokus pada karakteristik utama relevansi dan kehandalan dan kualitas komparatif dan konsistensi;
2.      Menjauhkan standar saat ini untuk mencerminkan perubahan dalam cara melakukan usaha dan perubahan dalam lingkungan ekonomi;
3.      Mempertimbangkan segera setiap daerah yang signifikan kekurangan dalam pelaporan keuangan yang dapat ditingkatkan melalui proses penetapan standar;
4.      Menggalakkan konvergensi standar akuntansi internasional bersamaan dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan
5.      Meningkatkan pemahaman umum tentang sifat dan tujuan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.
FASB mengembangkan konsep akuntansi yang luas serta standar untuk pelaporan keuangan. Hal ini juga memberikan panduan tentang penerapan standar. Konsep berguna dalam membimbing Dewan dalam pembentukan standar dan dalam memberikan kerangka acuan atau kerangka kerja konseptual, menetapkan batas – batas yan wajar untuk penilaian dalam penyajian informasi keuangan dan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan, informasi keuangan pada bagian pengguna dari laporan keuangan. Ini juga akan membantu masyarakat untuk memahami sifat dan keterbatasan informasi yang diberikan oleh pelaporan keuangan.

IASB
Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), dahulu IASC, merupakan badan pembuat standar sektor swasta yang independen yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di sembilan negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001. Reorganisasi tersebut membuat IASC ke dalam suatu organisasi payung yang dibawahnya mengeluarkan 41 Standar Akuntansi Internasional (IAS) dan sebuah Kerangka Dasar untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Adapun tujuan IASB adalah:
1.      Untuk mengembangkan dalam kepentingan umum, satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya untuk membantu para partisipan dalam pasar modal dunia dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan tertentu.
2.      Untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang ketat.
3.      Untuk membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan Standar Akuntansi Internasional dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional ke arah solusi berkualitas tinggi.

Due Procees Penetapan Standar Akuntansi
Penentuan Standar
Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu essstandar mungkin bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan akunyansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan:
(1) kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan
(2) informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunaannya
Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu:
1. Rrepresentative Faithfulness, pendekatan ini menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan proses pemetaan dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara wajar.
2. Economic Consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang memiliki konsekwensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan standar yang meemiliki pengaruh positif.
·        
Proses Penentuan Standar
Biasanya proses penentuan standar dilakukan melalui proses terbuka (due-procees). FASB sebagai contoh dalam proses ini mengikuti prosedur sebagai berikut:

1) Identifikasi masalah dari masalah yang muncul di catat dalam agendanya.

2) Penunjukkan group yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis.

3) Discussion Memrorandum (DM) di sebarkan kepublik untuk di evaluasi selama satu periode paling lambat 60 hari.

4) Dengan pendapat dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagai alternatif yang diajukan FASB

5) Atas berbagai komnentar yang diterima, FASB mengeluarkan ‘exposure draft” (ED) mengenai standaar akuntansi yang diajukan. ED menentukan posisi yang pasti dari FASB tentang masalah yang dibahas.

6) ED disebar luaskan ke masyarakat untuk di evaluasi paling lambat 30 hari

7) Dengan pendapat untuk membahas kelemahan dan kebaikan berbagai alternatif yang diajukan FASB

8) Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
(a) mengadopsi standar tersebut sebagai pernyataan rtesmi
(b) mengajukan revisi terhadap standar yang diusulkan melalui prosedur “due process”.
(c) Menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalan agenda
(d) Tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu dari agenda

Pendekatan Penentuan Standar

Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi adalah:

1. Pendekatan pasar bebas
Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komiditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain.Sehingga informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan demikian standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa akan menerima informasi.

2. Pendekatan regulasi
Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi yang asismetris dalam kaitannya dengan kuantias dan kualitas. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bajwa kegagalan pasar dapaat dilihat pada faktor berikut ini:

a) Teori regulasi
Adanya krisis penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Oleh karena itu permintaan terhadapat kebijakan atau standar semacam iatu di dorong oleh krisis yanag muncul, pihak penentu standar menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Hubungan antara permintaan dan penawaran menarah pada suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus menerus terhadap standar sesuai permintaan dan penawaran.
Belkaoui (1985:48) mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Ada dua teori regulasi dalam industri, yaitu:

(1) Teori kepentingan publik (public interest theory)

(2) Teori kepentingan kelompok (interset group therory).
Teori kepentingan publik berpandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Sedangkan teori kepentingan keompok berpandangan bahwa regulasi disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk memaksimumkan pendapatan mereka. Dalam teori kepentingan kelompok memiliki dua versi, yaitu (1) teori elit politik dan teori ekonomi regulasi.

Kesimpulan
Untuk mencapai maksud , tujuan , dan fungsinya, IAI , FASB , dan IASB melaksanakan kegiatan beragam kegiatan diantaranya pendaftaran dan pelayanan keanggotaan, Pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan, pengembangan dan penegakan kode etik akuntan, Serta menjaga kepercayaan pemakai jasa dan masyarakat luas atas hasil kerja akuntan yang bergabung dalam IAI , FASB , IASB.


Bagan Proses Standar Akuntansi






Proses Penetapan Standar Akuntansi

sumber gambar: google image

SEJARAH IAI
                   
Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956.Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA (Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch Gevormde Accountants). Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia.
Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada maka diputuskan membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju.
Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akhirnya berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30.
Susunan pengurus pertama terdiri dari:
  • Ketua: Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo
  • Panitera: Drs. Mr. Go Tie Siem
  • Bendahara: Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)
  • Komisaris: Dr. Tan Tong Djoe
  • Komisaris: Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan)

Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah
  • Prof. Dr. Abutari
  • Tio Po Tjiang
  • Tan Eng Oen
  • Tang Siu Tjhan
  • Liem Kwie Liang
  • The Tik Him

Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah: 1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. 2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.
Sejak pendiriannya 49 tahun lalu, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar karena profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha yang mengalami perkembangan pesat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik.

FASB
Adalah salah satu organisasi yang memberikan panduan standar untuk pelaporan keuangan. Anggota FASB berjumlah 7 orang yang masing-masing diangkat untuk waktu 5 tahun dan menjabat maksimum 2 periode. Selama menjadi anggota FASB, mereka harus independen dan tidak boleh ada konflik interest antara anggota secara pribadi dengan public interest. Latar belakang seorang anggota FASB adalah pengetahuan akuntansi, finance dan bisnis serta memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik.  Misi dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk bimbingan dan pendidikan masyarakat, termasuk emiten, auditor dan pengguna informasi keuangan. Standar akuntansi sangat penting untuk fungsi ekonomi efisien karena keputusan mengenai alokasi sumber daya sangat bergantung pada kredibel, singkat, transparan dan dimengerti informasi keuangan. Keuangan informasi tentang usaha dan posisi keuangan entitas individu juga digunakan oleh masyarakat dalam pembuatan berbagai jenis keputusan lainnya.
Untuk mencapai misinya, yang FASB bertindak untuk:
1.      Meningkatkan manfaat pelaporan keuangan dengan berfokus pada karakteristik utama relevansi dan kehandalan dan kualitas komparatif dan konsistensi;
2.      Menjauhkan standar saat ini untuk mencerminkan perubahan dalam cara melakukan usaha dan perubahan dalam lingkungan ekonomi;
3.      Mempertimbangkan segera setiap daerah yang signifikan kekurangan dalam pelaporan keuangan yang dapat ditingkatkan melalui proses penetapan standar;
4.      Menggalakkan konvergensi standar akuntansi internasional bersamaan dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan
5.      Meningkatkan pemahaman umum tentang sifat dan tujuan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.
FASB mengembangkan konsep akuntansi yang luas serta standar untuk pelaporan keuangan. Hal ini juga memberikan panduan tentang penerapan standar. Konsep berguna dalam membimbing Dewan dalam pembentukan standar dan dalam memberikan kerangka acuan atau kerangka kerja konseptual, menetapkan batas – batas yan wajar untuk penilaian dalam penyajian informasi keuangan dan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan, informasi keuangan pada bagian pengguna dari laporan keuangan. Ini juga akan membantu masyarakat untuk memahami sifat dan keterbatasan informasi yang diberikan oleh pelaporan keuangan.

IASB
Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), dahulu IASC, merupakan badan pembuat standar sektor swasta yang independen yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di sembilan negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001. Reorganisasi tersebut membuat IASC ke dalam suatu organisasi payung yang dibawahnya mengeluarkan 41 Standar Akuntansi Internasional (IAS) dan sebuah Kerangka Dasar untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Adapun tujuan IASB adalah:
1.      Untuk mengembangkan dalam kepentingan umum, satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya untuk membantu para partisipan dalam pasar modal dunia dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan tertentu.
2.      Untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang ketat.
3.      Untuk membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan Standar Akuntansi Internasional dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional ke arah solusi berkualitas tinggi.

Due Procees Penetapan Standar Akuntansi
Penentuan Standar
Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu essstandar mungkin bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan akunyansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan:
(1) kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan
(2) informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunaannya
Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu:
1. Rrepresentative Faithfulness, pendekatan ini menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan proses pemetaan dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara wajar.
2. Economic Consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang memiliki konsekwensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan standar yang meemiliki pengaruh positif.
·        
Proses Penentuan Standar
Biasanya proses penentuan standar dilakukan melalui proses terbuka (due-procees). FASB sebagai contoh dalam proses ini mengikuti prosedur sebagai berikut:

1) Identifikasi masalah dari masalah yang muncul di catat dalam agendanya.

2) Penunjukkan group yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis.

3) Discussion Memrorandum (DM) di sebarkan kepublik untuk di evaluasi selama satu periode paling lambat 60 hari.

4) Dengan pendapat dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagai alternatif yang diajukan FASB

5) Atas berbagai komnentar yang diterima, FASB mengeluarkan ‘exposure draft” (ED) mengenai standaar akuntansi yang diajukan. ED menentukan posisi yang pasti dari FASB tentang masalah yang dibahas.

6) ED disebar luaskan ke masyarakat untuk di evaluasi paling lambat 30 hari

7) Dengan pendapat untuk membahas kelemahan dan kebaikan berbagai alternatif yang diajukan FASB

8) Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
(a) mengadopsi standar tersebut sebagai pernyataan rtesmi
(b) mengajukan revisi terhadap standar yang diusulkan melalui prosedur “due process”.
(c) Menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalan agenda
(d) Tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu dari agenda

Pendekatan Penentuan Standar

Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi adalah:

1. Pendekatan pasar bebas
Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komiditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain.Sehingga informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan demikian standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa akan menerima informasi.

2. Pendekatan regulasi
Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi yang asismetris dalam kaitannya dengan kuantias dan kualitas. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bajwa kegagalan pasar dapaat dilihat pada faktor berikut ini:

a) Teori regulasi
Adanya krisis penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Oleh karena itu permintaan terhadapat kebijakan atau standar semacam iatu di dorong oleh krisis yanag muncul, pihak penentu standar menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Hubungan antara permintaan dan penawaran menarah pada suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus menerus terhadap standar sesuai permintaan dan penawaran.
Belkaoui (1985:48) mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Ada dua teori regulasi dalam industri, yaitu:

(1) Teori kepentingan publik (public interest theory)

(2) Teori kepentingan kelompok (interset group therory).
Teori kepentingan publik berpandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Sedangkan teori kepentingan keompok berpandangan bahwa regulasi disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk memaksimumkan pendapatan mereka. Dalam teori kepentingan kelompok memiliki dua versi, yaitu (1) teori elit politik dan teori ekonomi regulasi.

Kesimpulan
Untuk mencapai maksud , tujuan , dan fungsinya, IAI , FASB , dan IASB melaksanakan kegiatan beragam kegiatan diantaranya pendaftaran dan pelayanan keanggotaan, Pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan, pengembangan dan penegakan kode etik akuntan, Serta menjaga kepercayaan pemakai jasa dan masyarakat luas atas hasil kerja akuntan yang bergabung dalam IAI , FASB , IASB.


Bagan Proses Standar Akuntansi