Feature news

Proses Penetapan Standar Akuntansi

sumber gambar: google image

SEJARAH IAI
                   
Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abutari, sedangkan Prof. Soemardjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956.Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddharta, Hendra Darmawan, Tan Tong Djoe, dan Go Tie Siem, mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemardjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Alasannya, mereka tidak mungkin menjadi anggota NIVA (Nederlands Institute Van Accountants) atau VAGA (Vereniging Academisch Gevormde Accountants). Mereka menyadari keindonesiaannya dan berpendapat tidak mungkin kedua lembaga itu akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia.
Hari Kamis, 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di aula Universitas Indonesia (UI) dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada maka diputuskan membentuk Panitia Persiapan Pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia diminta menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka. Dalam Panitia itu Prof. Soemardjo duduk sebagai ketua, Go Tie Siem sebagai penulis, Basuki Siddharta sebagai bendahara sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tong Djoe sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan Panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju.
Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akhirnya berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di aula UI pada pukul 19.30.
Susunan pengurus pertama terdiri dari:
  • Ketua: Prof. Dr. Soemardjo Tjitrosidojo
  • Panitera: Drs. Mr. Go Tie Siem
  • Bendahara: Drs. Sie Bing Tat (Basuki Siddharta)
  • Komisaris: Dr. Tan Tong Djoe
  • Komisaris: Drs. Oey Kwie Tek (Hendra Darmawan)

Keenam akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah
  • Prof. Dr. Abutari
  • Tio Po Tjiang
  • Tan Eng Oen
  • Tang Siu Tjhan
  • Liem Kwie Liang
  • The Tik Him

Konsep Anggaran Dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah: 1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. 2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan.
Sejak pendiriannya 49 tahun lalu, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar karena profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari dunia usaha yang mengalami perkembangan pesat. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik.

FASB
Adalah salah satu organisasi yang memberikan panduan standar untuk pelaporan keuangan. Anggota FASB berjumlah 7 orang yang masing-masing diangkat untuk waktu 5 tahun dan menjabat maksimum 2 periode. Selama menjadi anggota FASB, mereka harus independen dan tidak boleh ada konflik interest antara anggota secara pribadi dengan public interest. Latar belakang seorang anggota FASB adalah pengetahuan akuntansi, finance dan bisnis serta memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik.  Misi dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk bimbingan dan pendidikan masyarakat, termasuk emiten, auditor dan pengguna informasi keuangan. Standar akuntansi sangat penting untuk fungsi ekonomi efisien karena keputusan mengenai alokasi sumber daya sangat bergantung pada kredibel, singkat, transparan dan dimengerti informasi keuangan. Keuangan informasi tentang usaha dan posisi keuangan entitas individu juga digunakan oleh masyarakat dalam pembuatan berbagai jenis keputusan lainnya.
Untuk mencapai misinya, yang FASB bertindak untuk:
1.      Meningkatkan manfaat pelaporan keuangan dengan berfokus pada karakteristik utama relevansi dan kehandalan dan kualitas komparatif dan konsistensi;
2.      Menjauhkan standar saat ini untuk mencerminkan perubahan dalam cara melakukan usaha dan perubahan dalam lingkungan ekonomi;
3.      Mempertimbangkan segera setiap daerah yang signifikan kekurangan dalam pelaporan keuangan yang dapat ditingkatkan melalui proses penetapan standar;
4.      Menggalakkan konvergensi standar akuntansi internasional bersamaan dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan
5.      Meningkatkan pemahaman umum tentang sifat dan tujuan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.
FASB mengembangkan konsep akuntansi yang luas serta standar untuk pelaporan keuangan. Hal ini juga memberikan panduan tentang penerapan standar. Konsep berguna dalam membimbing Dewan dalam pembentukan standar dan dalam memberikan kerangka acuan atau kerangka kerja konseptual, menetapkan batas – batas yan wajar untuk penilaian dalam penyajian informasi keuangan dan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan, informasi keuangan pada bagian pengguna dari laporan keuangan. Ini juga akan membantu masyarakat untuk memahami sifat dan keterbatasan informasi yang diberikan oleh pelaporan keuangan.

IASB
Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), dahulu IASC, merupakan badan pembuat standar sektor swasta yang independen yang didirikan pada tahun 1973 oleh organisasi akuntansi profesional di sembilan negara dan direstrukturisasi pada tahun 2001. Reorganisasi tersebut membuat IASC ke dalam suatu organisasi payung yang dibawahnya mengeluarkan 41 Standar Akuntansi Internasional (IAS) dan sebuah Kerangka Dasar untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Adapun tujuan IASB adalah:
1.      Untuk mengembangkan dalam kepentingan umum, satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan dan pelaporan keuangan lainnya untuk membantu para partisipan dalam pasar modal dunia dan pengguna lainnya dalam membuat keputusan tertentu.
2.      Untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang ketat.
3.      Untuk membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan Standar Akuntansi Internasional dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional ke arah solusi berkualitas tinggi.

Due Procees Penetapan Standar Akuntansi
Penentuan Standar
Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu essstandar mungkin bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan akunyansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan:
(1) kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat pertentangan
(2) informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran penggunaannya
Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu:
1. Rrepresentative Faithfulness, pendekatan ini menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan proses pemetaan dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara wajar.
2. Economic Consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang memiliki konsekwensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan standar yang meemiliki pengaruh positif.
·        
Proses Penentuan Standar
Biasanya proses penentuan standar dilakukan melalui proses terbuka (due-procees). FASB sebagai contoh dalam proses ini mengikuti prosedur sebagai berikut:

1) Identifikasi masalah dari masalah yang muncul di catat dalam agendanya.

2) Penunjukkan group yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis.

3) Discussion Memrorandum (DM) di sebarkan kepublik untuk di evaluasi selama satu periode paling lambat 60 hari.

4) Dengan pendapat dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagai alternatif yang diajukan FASB

5) Atas berbagai komnentar yang diterima, FASB mengeluarkan ‘exposure draft” (ED) mengenai standaar akuntansi yang diajukan. ED menentukan posisi yang pasti dari FASB tentang masalah yang dibahas.

6) ED disebar luaskan ke masyarakat untuk di evaluasi paling lambat 30 hari

7) Dengan pendapat untuk membahas kelemahan dan kebaikan berbagai alternatif yang diajukan FASB

8) Atas dasar berbagai komentar yang diterima, maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
(a) mengadopsi standar tersebut sebagai pernyataan rtesmi
(b) mengajukan revisi terhadap standar yang diusulkan melalui prosedur “due process”.
(c) Menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalan agenda
(d) Tidak mengeluarkan standar dan menghapus isu dari agenda

Pendekatan Penentuan Standar

Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi adalah:

1. Pendekatan pasar bebas
Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komiditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain.Sehingga informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan demikian standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa akan menerima informasi.

2. Pendekatan regulasi
Pendekatan ini berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi yang asismetris dalam kaitannya dengan kuantias dan kualitas. Pendukung pendekatan ini berkeyakinan bajwa kegagalan pasar dapaat dilihat pada faktor berikut ini:

a) Teori regulasi
Adanya krisis penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Oleh karena itu permintaan terhadapat kebijakan atau standar semacam iatu di dorong oleh krisis yanag muncul, pihak penentu standar menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Hubungan antara permintaan dan penawaran menarah pada suatu keseimbangan. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus menerus terhadap standar sesuai permintaan dan penawaran.
Belkaoui (1985:48) mengatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan industri yang ada. Ada dua teori regulasi dalam industri, yaitu:

(1) Teori kepentingan publik (public interest theory)

(2) Teori kepentingan kelompok (interset group therory).
Teori kepentingan publik berpandangan bahwa regulasi diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Sedangkan teori kepentingan keompok berpandangan bahwa regulasi disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk memaksimumkan pendapatan mereka. Dalam teori kepentingan kelompok memiliki dua versi, yaitu (1) teori elit politik dan teori ekonomi regulasi.

Kesimpulan
Untuk mencapai maksud , tujuan , dan fungsinya, IAI , FASB , dan IASB melaksanakan kegiatan beragam kegiatan diantaranya pendaftaran dan pelayanan keanggotaan, Pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan, pengembangan dan penegakan kode etik akuntan, Serta menjaga kepercayaan pemakai jasa dan masyarakat luas atas hasil kerja akuntan yang bergabung dalam IAI , FASB , IASB.


Bagan Proses Standar Akuntansi




Learn more »

Penulisan Laporan dan Teknik Presentasi

Sumber Gambar : google Image

Tujuan Penyusunan Laporan
Langkah terakhir dari suatu kegiatan penelitian adalah menyusun laporan. Bagaimanapun baiknya pelaksanaan suatu penelitian, bagaimanapun bermutunya model-model yang sudah dibangun dari penelitian tersebut, belumlah dianggap benar-benar berhasil jika laporan  penelitian belum dibuat. Hasil kegiatan harus ditulis dan dilaporkan, karena laporan merupakan media komunikasi antara penyusun/Iembaga pelaksana kegiatan dengan badan-badan atau pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Lebih-lebih laporan tersebut merupakan hasil evaluasi, baik terhadap input, proses, output, atau dampak dari suatu kegiatan, sehingga akan sangat bermanfaat bagi pihak yang berwenang untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Tanpa ada laporan penelitian akan sulit untuk diketahui apakah suatu kegiatan penelitian telah sesuai dengan apa yang ingin dituju. Apabila telah sesuai, faktor-faktor kekuatan apa yang mendukung keberhasilan kegiatan tersebut, apabila tidak sesuai di bagian mana atau faktor-faktor apa yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak mencapai sasaran.

Jenis laporan penelitian
Ada beberapa jenis laporan penelitian, diantaranya adalah laporan ringkas atau sumary (summary report), laporan lengkap atau monograf, dan laporan untuk pengambil kebijakan. Secara ringkas masing-masing jenis laporan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

  1. Laporan ringkas (Summary Report} : Laporan ringkas diarahkan pada temuan-temuan utama saja, tanpa memasukkan desain dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Laporan penelitian ringkas dibuat sekitar lima halaman. Pada bagian awal harus terdapat pernyataan singkat tentang pentingnya penelitian, masalah yang dipelajari, dan luas serta kedalaman pembahasan. Kemudian ditulis kesimpulan dan rekomendasi yang disusul oleh temuan yang mendukungnya. Dalam laporan ringkas dihindarkan penggunaan istilah-istilah teknis.
  2. Laporan lengkap (monograf) atau laporan panjang : Laporan dalam bentuk monograf perlu memperhatikan beberapa hal yaitu ;

  • Laporan harus berisi proses kegiatan secara menyeluruh dengan mengutarakan semua teknik dan pengalaman yang diperoleh selama melakukan penelitian.
  • Penulisan laporan harus sesuai dengan kelompok target pembaca laporan. Materi serta keterangan yang diberikan hams disampaikan secara integratif, di mana kesinambungan antara satu diskusi dengan diskusi lainnya, ataupun antara satu materi dengan materi yang lain tidak terputus-putus
  • Laporan harus menjelaskan hal-hal yang sebenamya terjadi di setiap tingkatan analisia. Altematif-altematif pemecahan yang dilakukan perlu disainpaikan dengan jelas. 
  • Jika diperoleh pengalaman-pengalaman atau penemuan-penemuan yang tidak ada hubungan langsung dengan tujuan kegiatan, janganlah temuan tersebut dibuang, sebab ada kemungkinan hasil temuan tersebut dapat mempakan kata kunci dalam memberi makna kegiatan lain di kemudian hari.
  • Dalam laporan juga harus disampaikan kegagalan-kegagalan serta keterbatasan- keterbatasan yang dialami disamping sukses yang diperoleh. Dengan melaporkan kegagalan dan alasan-alasan kuat mengapa kegagalan tersebut terjadi akan amat berguna bagi pengambiJ kebijakan dalam mewaspadakan terhadap kegagalan tersebut.
  • Sebelum penulisan laporan penelitian, terlebih dahulu perlu dibuat outline (kerangka) laporan dan baru kemudian outline tersebut dikembangkan menjadi laporan yang terperinci.
  • Laporan penelitian harus dibagi dalam bab-bab, atau bagian-bagian, sub-sub bagian dengan judul-judul yang padat, sehingga pembaca dapat lebih mudah memilih materi yang relevan baginya.

      3. Laporan untuk Manajemen atau Pembuat Keputusan
Laporan penelitian yang disampaikan kepada manajemen atau pengambil kebijakan disebabkan penelitian yang disusun laporannya berkenaan dengan implikasi yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Atau dapat juga penelitian yang dilakukan disponsori oleh badan-badan tertentu yang berkehendak untuk mengadakan diagnosa terhadap situasi ataupun dalam rangka mengadakan evaluasi terhadap suatu program kegiatan [action plan).
Laporan yang ditujukan untuk pengambil kebijakan hams mempunyai bentuk tersendiri. Laporan yang dibuat tidak perlu dalam bentuk lengkap, karena pembuat kebijakan tidak memerlukan laporan demikian.

Aturan Penulisan
Terkait dengan aturan penulisan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pebukisan laporan adalah sebagai berikut.
 1)  Fokus laporan
Sebuah laporan hurus didasarkan pada satu atau dua pertanyaan pokok, bukan serangkaian pertanyaan (Irwan Abdullah, 1995), Ada kecenderungan bahwa para penyusun laporan ingin melaporkan semua hasil kegiatannya seperti juga ingin memasukkan semua tabel yang dimiliki serta data sebanyak-banyaknya (bukan sedalam-dalamnya), termasuk data yang tidak dibutuhkan untuk topik yang sedang dibahas.
2) Alinea (Paragraf)
Pada dasamya sebuah laporan penelitian merupakan kumpulan alinea. Irwan Abdullah (1995) mengatakan alinea berperan penting karena alinea menunjukkan organisasi, pikiran dan gaya pelaporan seseorang.
Gorys Keraf (1977) menyatakan bahwa alinea yang baik hams memenuhi tiga syarat

  • Alinea harus memperlihatkan dengan jelas suatu maksud atau suatu tema tertentu. Maksud atau tema itu biasanya didukung oleh sebuah kalimat pokok atau kalimat topik.
  • Hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain hams kompak (koheren). Suatu alinea yang tidak koheren akan menghadapkan pembaca dengan loncatan-loncatan pikiran yang membingungkan, urut-umtan waktu dan fakta-fakta yang tidak teratur, atau perkembangan pokok-pokok tambahan tidak lagi berorientasi pada topik utama.
  • Setelah meletakkan inti alinea dalam kalimat topik, ide pokok itu hams dijelaskan lebih lanjut atau dikembangkan dengan mengajukan contoh-contoh dan perincian untuk mengonkritkannya. Kegagalan dalam mengembangkan alinea akan menghasilkan fragmen-fragmen yang pendek.


Rangka Laporan
Langkah pertama dalam menulis laporan penelitian adalah membuat rangka laporan. Menurut Singarimbun (1989), dalam laporan penelitian yang penting adalah adanya hubungan yang logis antara bab atau bagian yang satu dengan lainnya sehingga seluruhnya merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kurang mengindahkan prinsip logis ini, disamping akan menyulitkan pembuat laporan itu sendiri, juga akan menyulitkan para pembaca laporan. Pembaca tidak dapat mengikuti alur pikiran dari awal hingga akhir dengan teratur. Pembuatan rangka laporan sangat membantu para pembuat laporan untuk terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu.
Rangka laporan penelitian akan sangat membantu penyusun laporan dalam hal-hal sebagai berikut :

  1. membantu melihat wujud ide-ide dalam sekilas pandang sehigga dapat dipastikan apakah susunan dan hubungan timbal balik antara ide-ide itu sudah tepat dan harmonis dalam perimbangannya. Rangka laporan mencegah pembuat laporan keluar dan sasaran; dan
  2. dengan memperhatikan sebuah rangka laporan, penyusun laporan dapat melihat dengan jelas materi pembantu mana yang diperlukan (Keraf, 1977).


Format Laporan
Dalam penyusunan laporan, Sugiyono (1999) menyarankan sebaiknya peneliti berperan sebagai pembaca, sehingga laporan yang disajikan dapat dinilai apakah sudah baik atau belum. Laporan penelitian sebaiknya dibuat bertahap, tahap pertama berupa laporan pendahuluan, dan tahap kedua berupa laporan akhir.
Laporan pendahuluan sifatnya adalah draft yang masih perlu disempurnakan. Penyempumaan dapat dilakukan dengan cara menyeminarkan hasil penelitian, atau mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing. Melalui seminar dan konsultasi kekurangan-kekurangan akan dapat diperbaiki.
Laporan penelitian adalah merupakan laporan ilmiah, untuk itu maka harusdibuat secara sistematis dan logis pada setiap bagian sehingga pembaca mudah memahami langkah-tangkah yang telah ditempuh dalam penelitian dan hasilnya. Karena sifatnya ilmiah, maka hams replicable, yaitu harus bisa diulangi oleh orang lain yang akan membuktikan hasil atau temuan dalam penelitian itu.

Bagian awal
Bagian awal berisikan :

  1. Judul kegiatan ditulis dengan kalimat yangjelas dan padat
  2. Prakata, berisi pemyataan-pemyataan tentang tujuan penulisan laporan, hubungan dengan sponsor (bila ada), dan ucapan terima kasih.
  3. Daftar isi, diperlukan agar pembaca dapat mengetahui bagian-bagian dari laporan dan dapat melihat hubungan yang terjadi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya. Daftar isi berisi judul-judul masing-masing bab, bagian, subbagian, dan seterusnya,
  4. Daftar tabel, diperlukan apabila dalam teks terdapat cukup banyak tabel (lima tabel atau lebih). Daftar tabel memudahkan pembaca menemukan tabel-tabel tertentu yang diperlukan.
  5. Daftar gambar, penyediaan daftar gambar tersendiri dalam satu halaman memudahkan pembaca menemukan di halaman mana gambar tersebut berada.

Bagian utama
Tidak ada standar tertentu untuk bagian utama. Pada umumnya bagian utama terdiri atas beberapa bagian: (1) Pendahuluan; (2) Kajian Pustaka; (3) Metode Penelitian;. (4) Analisis dan Pembahasan; dan (5) Kesimpulan.

Bagian akhir
Bagian akhir laporan terdiri atas daftar bacaan, serta lampiran-lampiran dan lainnya bila ada.

Teknik Presentasi
1) Pengertian
Presentasi dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan penyampaian informasi kepada publik melalui sebuah orasi, baik secara langsung (face to face) ataupun melalui media
Presentasi memiliki dua tujuan :1) Presentasi Informatif, dan 2) Presentasi Persuasif
Presentasi informatif bertujuan untuk memperkenalkan hal baru pada khalayak. Presentasi ini lebih ditujukan pada aspek kognisi khalayak. Proses ini lebih dikenal sebagai kegiatan sosialisasi.. Presentasi persuasif ditujukan untuk mempengaruhi sikap (attitude) dan prilaku (behavior) khalayak sebagaimana yang diinginkan presenter.
Dalam komunikasi, ada lima unsur yang harus diperhatikan. Kelima unsur tersebut adalah  (1) Pengirim pesan (sender), (2) Pesan yang dikirimkan (massage), (3) Bagaimana pesan tersebut dikirimkan (delivery channel medium), (4) Penerima  pesan (receiver), dan (5)  Umpan balik (feedback).
Hukum Komunikasi
        Lima (5) hukum komunikasi yang effektif (The 5  Inevitable Laws of Effective Communication) yaitu REACH (Recpect, Empaty, Audible, Clarity, Humble)

  1. Respect, sikap hormat dan sikap menghargai  terhadap halayak atau hadirin
  2. Empaty, yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Rasa empaty akan memampukan kita untuk dapat menyampakan pesan (massage) dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan (receiver) menerimanya. Empaty juga bisa berarti kemampuan untuk mendengar dan bersikap perseptif atau siap menerima masukan ataupun umpan balik dengan sikap yang positif.
  3. Audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik
  4. Clarity, kejelasan dari pesan yang akan disampaikan sehingga tidak 
  5. Sikap rendah hati, yaitu untuk membangun rasa menghargai orang lain

Persiapan
Hal penting dalam persiapan presentasi adalah membangun rasa percaya diri dan mengendalikan rasa takut dan emosi kita, kualitas suara, bahasa dan kata-kata yang digunakan, dan  komunikasi non-verbal, yaitu kontk mata, ekspresi wajah, penampilan fisik, nada suara, gerakan tubuh, pakaian dan aksesoris yang digunakan akan memberikan efek atau pengaruh yang cukup besar terhadap penyampaian pesan.
Dalam komunikasi perlu dipegang beberapa prinsip khususnya dalam persiapan mental

  1. Berbicara di depan publik bukanlah hal yang sangat menegangkan
  2. Kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna, cerdas ataupun brilian untuk tampil di depan publik
  3. Siapkan 2-3 poin pembicaraan atau pertanyaan, karena audien akan sulit untuk mengingat lebih dari tiga hal dalam suatu waktu
  4. Kita harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan terarah
  5. Kita tak perlu menganggap diri kita adalah seorang pembicara publik
  6. Kita tidak perlu harus dapat sepenuhnya menguasai seluruh hadirin
  7. Kita harus ingat bahwa sebagian besar hadirin menginginkan kita berhasil dalam presentasi atau penyampaian pesan kita

Beberapa hal penting lain yang perlu dipersiapan

  • Durasi, yaitu panjangnya sebuah presentasi
  • Analisis Khalayak, yaitu mengenali komunikan
  • Perencanaan Presentasi, yaitu bagaimana mengorganisasi pesan (massage) dan informasi yang akan disampaikan. Misal diawali dengan persoalan dan diakhiri dengan penyampaian solusi terbaik.
  • Penggunaan Alat bantu Visual, dengan prinsip: mudah dibaca, memberikan penekanan dan kejelasan, dan sederhana

Beberapa alat bantu yang dapat dipakai, papan tulis, Flip Charts, Overhead proyektor, Slide proyektor, LCD proyektor
Penyampaian
Beberapa pertimbangan dalam penyampaian presentasi:

  1. Komunikasi Verbal, terkit dengan penggunaan bahasa yang tepat, suara, dan kecepatan dalam penyampaian presentasi dengan mempertimbangkan daya tangkap khalayan
  2. Komunikasi Non-verbal. Aspek penampilan non-verbal perlu mendapat perhatian. Kontak mata, ekspresi wajah, postur, dan gerakan tubuh sedamniu45670987t mungkin menunjang proses presentasi.


Learn more »

Teori Akuntansi : PSAK NO.1 (Revisi 2009) Komponen Laporan Keuangan Lengkap, Penyajian Laporan Keuangan



1. Pendahuluan
Jika seorang investor ingin mengambil keputusan bisnis, maka salah satu pertimbangannya adalah dengan melihat dan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Kenapa laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan salah satu media utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Laporan ini juga merekam peristiwa kejadian bisnis dalam bentuk unit moneter. Dengan disediakannya laporan keuangan maka keadaan ekonomi perusahan (yang dituangkan ke  dalam bentuk angka-angka moneter) tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan, tentu saja diperlukan komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap.
Dalam kaitannya dengan komponen laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mensahkan PSAK 1 (Revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan pada tanggal 15 Desember 2009 yang merupakan revisi dari PSAK 1 tahun 1998. Pada kesempatan ini, akan dipaparkan tentang beberapa perubahan-perubahan yang terkait dengan PSAK 1 tantang penyajian laporan keuangan yang akan dimulai dari istilah-istilah apa saja yang berubah, disusul dengan komponen laporan keuangan yang lengkap, dan bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan, dan alasan mengapa pos luar biasa (extraordinary items) tidak diperbolehkan lagi disajikan dalam laporan keuangan.

2.   Istilah dan Perubahan Istilah
Dalam PSAK 1 (Revisi 2009) terdapat beberapa istilah baru yang diungkap dan terdapat juga beberapa istilah yang telah berubah jika dibandingkan dengan PSAK 1 tahun 1998. Istilah-istilah baru yang diungkap dalam PSAK 1 (Revisi 2009), yang sebelumnya tidak diungkap dalam PSAK 1 (Revisi 1998), adalah:
1. catatan atas laporan keuangan
2. laba atau rugi
3. laporan keuangan bertujuan umum
4. material
5. pemilik
6. pendapatan komprehensif lain
7. penyesuaian reklasifikais
8. standar akuntansi keuangan
9. tidak praktis
10. Total Laba rugi komprehansif

Beberapa perubahan istilah diantaranya adalah
  1. Penggantian istilah “kewajiban” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “liabilitas” pada PSAK 1 (Revisi 2009).
  2. Penggantian istilah “aktiva” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “aset” pada PSAK 1 (Revisi 2009).
  3. Penggantian istilah “neraca” pada PSAK 1 (Revisi 1998) menjadi “laporan posisi keuangan” pada PSAK 1 (Revisi 2009)

Satu hal penting dalam kaitannya dengan istilah, PSAK 1 (Revisi 2009) tidak lagi memperkenankan penggunaan istilah “Pos Luar Biasa”, sedangkan PSAK 1 (1998) masih memperkenankan penggunaan istilah tersebut. Pertanyaannya adalah, mengapa pos luar biasa tidak diperkenankan lagi ada? Sayangnya, PSAK 1 (Revisi 2009) tidak menjelaskan alasan mengapa pos luar biasa dihilangkan. Alasan akan hal ini berdasar pandangan penulis akan dibahas pada bagian 5.

3.   Komponen Laporan Keuangan Lengkap
Berdasar pada PSAK 1 (Revisi 2009), komponen laporan keuangan lengkap mengalami perubahan dari yang tadinya hanya mencakup lima item, sekarang mencakup enam item. Berdasar PSAK 1 (Revisi 1998), komponen laporan keuangan lengkap meliputi:
1        neraca,
2        laporan laba rugi,
3        laporan perubahan ekuitas,
4        laporan arus kas, dan
5        catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) yang disahkan pada tanggal 15 Desember 2009 dan mulai yang efektif berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011, laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini :
  1. laporan posisi keuangan pada akhir period
  2. laporan laba rugi komprehensif selama periode
  3. laporan perubahan ekuitas selama periode
  4. laporan arus kas selama periode
  5. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
  6. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Jika kita bandingkan antara PSAK 1 (Revisi 1998) dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), terkait komponen laporan keuangan, maka terdapat dua perbedaan utama yaitu:
  1. perubahan pada laporan laba rugi, dimana sebelumnya hanya mensyaratkan laporan laba rugi, sekarang harus menyajikan laporan laba rugi komprehensif
  2. PSAK 1 (Revisi 1998) tidak mensyaratkan adanya laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Perlu ditekankan bahwa antara laporan laba rugi dengan laporan laba rugi komprehensif memiliki perbedaan. Laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan komprehensif lain. Sedangkan laporan laba rugi komprehensif termasuk didalamnya laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif mencakup (paragraf 7):
  1. perubahan dalam surplus revaluasi (lihat PSAK 16 (Revisi 2007): Aset Tetap dan PSAK 19 (Revisi 2009): Aset Tidak Berwujud
  2. keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan PSAK 24: Imbalan Kerja
  3. keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing (lihat PSAK 10 (Revisi 2009): Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing)
  4. keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai ‘tersedia untuk dijual’ (lihat PSAK 55 (Revisi 2006) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran)
  5. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas (lihat PSAK 55 (Revisi 2006) :Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran)

4.   Penyajian Laporan Keuangan
Penyajian laporan keuangan yang dituangkan dalam PSAK No.1 merupakan adopsi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements(2009). Terdapat beberapa perbedaan berdasar PSAK 1 (Revisi 2009) dengan PSAK 1 (Revisi 1998). Beberapa perbedaan terkait penyajian laporan keuangan di antaranya:
  1. Dalam paragraf 9 PSAK 1 (Revisi 2009), laporan keuangan menyajikan beberapa informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, serta arus kas sedangkan menurut PSAK 1 (1998), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, serta arus kas.
  2. PSAK 1 (Revisi 2009) tidak mengatur kapan entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan, sedangkan PSAK 1 (1998) mengatur bahwa entitas sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca.
  3. Paragraf 84 PSAK 1 (Revisi 2009) tidak memperkenankan penyajian “pos luar biasa” dalam laporan laba rugi komprehensif (akan dibahas spada bagian berikutnya).
  4. Dalam paragraf 78 PSAK 1 (Revisi 2009) mensyaratkan bahwa seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam satu periode dapat disajikan dengan dengan memilih salah satu format berikut:

     •      Dalam bentuk satu laporan laba rugi komprehensif, atau
     •      Dalam bentuk dua laporan, yaitu:
     i.      Laporan yang menunjukkan komponen laba rugi (laporan laba rugi terpisah), dan
  ii.     Laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan komponen pendapatan komprehensif lain (laporan laba rugi komprehensif)

5.   Mengapa Pos Luar Biasa (Extraordinary Items) Dihilangkan?
Tidak kita pungkiri bahwa sudah menjadi perdebatan sejak lama tentang apa yang harus dimasukkan dalam net income, apakah hanya kegiatan yang berasal dari aktivitas operasi ataukah juga memasukkan kegiatan yang berasal dari aktivitas tidak biasa (irregular items). Isu ini sangat penting mengingat tidak sedikit jumlah irregular item yang dilaporkan oleh entitas.Berdasarkan pendekatan modified all inclusive concept, perusahaan dapat melaporkan irregular items sebagai bagian dari net income-nya. Salah satu irregular items adalah pos luar biasa (extraordinary items)
Secara konsep, pos luar biasa merupakan transaksi dan kejadian yang tidak berulang yang berbeda secara signifikan dari kegiatan normal perusahaan. Untuk menentukan apakah suatu kejadian dikatakan luar biasa harus dikaitkan dengan kegiatan normal perusahaan atau dikaitkan dengan karakteristik perusahaan. Sebagai contoh, kerugian akibat terjadinya gempa bagi perusahaan yang terletak di negara Jepang (sering dilanda gempa) akan menjadi kejadian yang biasa saja, tetapi kerugian yang diderita oleh perusahaan di Indonesia (yang jarang terjadi gempa) dapat dikatakan sebagai kejadian yang luar biasa. Ini mengandung makna kriteria “luar biasa” akan berbeda antara satu perusahaan dengan perusahana lainnya sehingga perlu menetapkan suatu kriteria untuk dapat mengkategorikan suatu kejadian masuk dalam “pos luar biasa”.
Suatu aktivitas dikategorikan sebagai pos luar biasa jika memenuhi 2 persyaratan berikut:
  1. Bersifat tidak normal; kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal perusahaan.
  2. Tidak sering terjadi; kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan.

Sebagai pertimbangan lain, untuk menentukan apakah peristiwa atau transaksi dikatagorikan sebagai pos luar biasa maka entitas perlu mempertimbangkan lingkungan tempat entitas tersebut beroperasi. Sebagai contoh Weyerhaeuser Company (forest and lumber)memasukan pos luar biasa atas terjadinya aktivitas volkanik pada gunung St. Helens sejumlah $36 juta. Erupsi volkanik ini menghancurkan logistik, bangunan, equipment, sistem transportasi, dan kayu. Bagi Weyerhaeuser Company kerugian yang ditimbukan oleh aktivitas volkanik tersebut sangat jarang terjadi dan bersifat tidak normal sehingga dapat diklasifikasikan sebagai extraordinary items, tetapi mungkin saja bagi perusahaan lain yang terletak didaerah rawan terjadinya aktivitas volkanik, kerugian sebagai akibat adanya aktivitas volkanik tidak dapat dikatagorikan sebagai extraordinary items.
Dalam kaitannya dengan pos luar biasa, Paragraf 84 PSAK 1 (Revisi 2009) Tidak diperkenankan lagi penyajian pos-pos penghasilan dan beban sebagai “pos luar biasa” dalam laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), atau catatan atas laporan keuangan. Aturan ini menunjukkan bahwa memang standar kita sudah tidak lagi memperkenankan disajikannya pos luar biasa dalam laporan keuangan. sebelumnya, penyajian pos luar biasa dalam laporan laba rugi perusahaan diatur berdasarkan PSAK No. 25 mengenai ‘Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi’, paragraf 10 – 14.
Pertanyaan yang timbul adalah mengapa pos luar biasa tidak diperkenankan lagi disajikan dalam laporan keuangan? Jika melihat ke belakang ketika terjadi tragedi serangan teroris di Amerika tanggal 11 september 2001 dan peristiwa terjadinya badai Katrina tahun 2005, seluruh media di Amerika mengkatagorikan dua peristiwa tersebut sebagai “extraordinary.” Namun FASB’s Emerging Issues Task Forces (EITF) menyatakan bahwa melampirkan kerugian yang berasal dari kejadian tanggal 11 September akan menjadi tidak efektif dalam mengkomunikasikan akibat dari adanya serangan tanggal 11 September sehingga hal ini bertentangan dengan tujuan luas dari disediakannya laporan keuangan yaitu  mengkomunikasikan secara efektif dan jelas (informasi laporan keuangan). Alasan lain yang dikemukakan oleh EITF adalah sulitnya “menangkap” akibat-akibat finansial dari serangan teroris pada satu item laporan keuangan. Sementara menurut IAS, dikeluarkannya extraordinary items dari laporan keuangan karena terdapat kesulitan dalam memisahkan efek-efek finansial dari satu kejadian dengan kejadian lain secara objektif.
Secara umum, alasan eliminasi extraordinary items dari laporan keuangan dapat dirangkum sebagai berikut:
  1. Terdapat kesuliatan untuk menentukan apakah suatu peristiwa/transaksi dapat dikatagorkan sebagai pos luar biasa. Hal ini disebabkan karena kriteria penentuan pos luar biasa masih membutuhkan judgement.
  2. Terdapat kesulitan untuk memisahkan efek finansial yang terjadi karena adanya serangan teroris dengan efek finansial yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi yang lemah sebelum terjadinya serangan teroris. Dengan kata lain, terdapat kesulitan untuk memisahkan efek finansial akibat adanya kejadian yang diduga sebagai extraordinary dengan kejadian lain sebelum adanyaextraordinary.
  3. Memisahkan kos yang termasuk dalam extraordinary item dengan yang tidak termasuk dalam extraordinary items bukan saja merupakan hal yang tidak praktis, tetapi juga merupakan hal yang tdak berguna bagi pengguna laporan keuangan yang berfokus pada informasi yang dapat membantu prediksi future earnings dan akibat cash flow dari adanya kejadian–kejadian tersebut. Sehingga udaha untuk memisahkan kos dalam ordinary atau extraordinary akan menghalangi (bukan meningkatkan) komunikasi informasi keuangan
  4. Salah satu katagori extraordinary items adalah tidak sering terjadi (infrequently in practice) sehingga karena tidak sering terjadi makan sebaiknya dieliminasi.

Secara umum penulis sependapat dengan Massoud et al. (2007)  bahwa memang sudah saatnya extraordinary items dihilangkankarena telah cukup lama manfaat dari disajikannya extraordinary item menjadi tidak jelas. Mengapa? Dengan mengklasifikasikan suatu kejadian dalam extraordinary items tidak akan mengubah efek bottom-line atas kejadian tersebut terhadap organisasi, karenaextraordinary items hanya sebagian kecil dari semua pos yang ada dalam kaporan keuangan yang bisa dijadikan pertimbangan organisasi.

Learn more »

Tanah Lot Temple, Bali, Indonesia

Tanah Lot means “Land [sic: in the] Sea” in Balinese language  Located in Tabanan, about 20 km from Denpasar, the temple sits on a large offshore rock which has been shaped continuously over the years by the ocean tide.
Tanah Lot is claimed to be the work of the 15th century priest Nirartha. During his travels along the south coast he saw the rock-island’s beautiful setting and rested there. Some fishermen saw him, and bought him gifts. Nirartha then spent the night on the little island. Later he spoke to the fishermen and told them to build a shrine on the rock for he felt it to be a holy place to worship the Balinese sea gods.
The Tanah Lot temple was built and has been a part of  Balinese mythology for centuries. The temple is one of seven sea temples around the Balinese coast. Each of the sea temples were established within eyesight of the next to form a chain along the south-western coast. However, the temple had significant Hindu influence.
At the base of the rocky island, poisonous sea snakes are believed to guard the temple from evil spirits and intruders. A giant snake purportedly protects the temple, which was created from Nirata’s scarf when he established the island.

Learn more »

Taman Ayun Temple, Bali, Indonesia

Taman Ayun literally translates as “beautiful garden’ and is generally regarded as one of the most attractive temples of Bali. Taman Ayun is situated in a beautiful park with trees and ponds, near the village of Mengwi in the south of Bali at about 8 km southwest of Ubud and 18 km northwest of Denpasar.

Pura Taman Ayun was built in 1634 by the Raja of Mengwi, I Gusti Agung Putu. It is a socalled ‘Pura Kawiten’ or family temple, a special temple where the deified ancestors of the Raja Dynasty of Mengwi and important gods of other temples are honored.


The temple is boardered by broad canals and it can only be entered via a bridge leading to a richly ornamented ‘candid bentar’, the gate which gives access to the outer courtyard (jaba) of the temple.

From this candi bentar a straight, paved footpath leads through the well maintained park past a square pond with a fountain exactly in its center. This fountain has nine water jets, four of which are positioned according the cardinal points, another four according the sub-cardinal points and the ninth in the center, symbolizing the Dewa Nawa Sanga, the nine main gods of Balinese Hinduism.

The footpath leads on to a second candi bentar which gives access to the ‘jaba tengah’, the more elevated, second courtyard of the temple.

Inside the jaba tengah one finds the walled ‘jaba jero’, the third and most holy courtyard of the temple in which the most important shrines are located, among others a number of five, seven, nine and eleven tierd meru’s. The jaba jero is only accessible during important religious ceremonies, such as the ‘odalan’ – the day on which the inauguration of the temple is commemorated.

The odalan of the Pura Taman Ayun takes place every 210 days on a day called Anggara Kasih, the Tuesday of the week Medangsia of the Balinese Pawukon calendar. The ceremonies of this odalan comprise a period of several days.





Sumber Gambar : Google Image


Learn more »

Dreamland Beach, Bali, Indonesia

Dreamland Beach is a tourist spot located in the south of Bali, which is located within the complex Pecatu Graha Bali (Kuta Golf Links Resort). only about 30 minutes from Kuta beach. Dreamland beach itself is almost similar to Kuta Beach.

White sand and a steep gully into a view that is so alluring eyes to look at. Location of clean white sand on the narrow beach just below the steep rock walls perfect for enjoying the sunset or simply watch the surfers attractions.
Large waves are high and in great demand by fans of water sports surfing, even Dreamland has become a kind of new to the area surf spots of Bali. Dreamland beach surrounded by cliffs that rise high and surrounded by a fairly large rock in the vicinity of the beach. Facilities prepared for tourists is ample parking and toilets.





Sumber gambar : Google Image


Learn more »

Kuta Beach, Bali, Indonesia

Kuta, located in southern Bali, was a sleepy fishing village half a century ago, but it has slowly expanded since the 1960s after its long sandy beach was discovered by travellers from Asia and wandering surfers from nearby Australia.

Nowadays Kuta is quite busy and packed with varied accommodation from four-star hotels to budget hostels. Cheap bars and clubs make it a party centre, while local and international restaurants offer great dining. Kuta also offers shopping aplenty, from the chic beachfront ‘Discovery Shopping Mall’ and Kuta Square to the souvenir shops lining Jalan Kartika Plaza, Jalan Pantai Kuta and up to Legian and Seminyak – all within easy walking distance.


Kuta has its own beauty and attractions and remains one of Indonesia’s major tourist destinations; particularly during the peak season from July to August and the holiday season for Christmas and New Year: at these times Kuta will be fully booked by a local younger crowd, Asian travellers and Australian teenagers who are intent on enjoying an affordable vacation in Bali.

Kuta beach is very famous for its sunset and there are some sunset photos on Kuta beach :





Sumber gambar : Google Image


Learn more »

Unsur-unsur Perbuatan Pidana


Bahwa unsur - unsur perbuatan pidana adalah berikut:

a. Kelakuan dan akibat ( perbuatan )
b. Hal lkhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d. Unsur melawan hukum yang subyektif
e. Unsur melawan hukum yang obyektif

Namun demikian dengan tidak adanya keseragaman pandangan dan definisi yang kurang
lengkap menurut pandangan dualistic tentang uraian delik, maka unsur - unsur suatu delik pada
umumnya sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif
2. Akibat ( hanya pada delik materil)
3. Melawan hukum formil dan materil
4. Keadaan menyusul atau keadaan tambahan
5. Keadaan yang secara obyektif yang memperbaiki pidana
6. Tidak adanya dasar pembenar dan dasar pemaaf

1.      Perbuatan aktif dan pasif

        Suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan aktif dan pasif apabila perbuatan itu dilakukan tanpa disadari walaupun dirangkum oleh suatu aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis belumlah merupakan straf baar hadling ( perbuatan pidana ) jika tidak dipandang suatu perbuatan tercela dan buruk menurut manusia umumnya. Andi Zainal Abidin Farid (1989 : 155 ) berpendapat sebagai berikut:

Jadi Suatu perbuatan aktif atau pasif barulah dikatakan perbuatan melawan hukum apabila
bertentangan dengan Undang - Undang dan juga bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat dengan kata lain bertentang dengan hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

2. Akibat ( hanya pada delik materil)

        Yang dinyatakan dengan akibat hanya pada delik materil adalah akibat tertentu di dalam delik sehingga KUHP pidana sendiri tidak mudah memberikan kaidah atau petunjuk tentang cara penentuan akibat pada pembuat delik. Andi Zainal Abidin Farid (1989 : -186) menyatakan sebagai berikut:
Hanya menentukan dalam beberapa pasal, bahwa untuk delik -delik tersebut diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna dapat menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.

3. Melawan Hukum Formil dan Materil

        yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materil itu sendiri.
sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Andi Hamza (1986:79) berpendapat sebagai berikut:
Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azaz-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang
oleh undang - undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang - undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang - undang.
Menurut pendapat penuiis dari berbagai pendapat para Sarjana Flukum mengartikan bahwa melawan Hukum pada hakekatnya adalah sama dengan suatu perbuatan pidana yang ancam pidana oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

4. Keadaan yang Menyusul atau keadaan Tambahan

Di katakan keadaan menyusal apabila perbuatan itu merupakan pemufakatan jahat dan terlaksana adanya pelaporan pada yang berwajib.Terkadang dalam rumusan perbuatan pidana tertentu dijumpai adanya ikhwal tambahan yang tertentu pula.Misalnya dalam pasal 164,165 KUHP adalah kewajiban untuk melaporkan kepada pihak berwajib.Jika mengetahui terjadinya suatu kejahatan, kalau kejahatan betul -betul terjadi, maka kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

5. Keadaan yang secara objektif yang memperberat pidana
Pasal 351 (1) dan (2) Pasal 352 (1) dan (2), dan Pasal 354 (2) KUHP.Keadaan mana yang tidak di kehendaki tetapi terjadi secara otyektif akibat perbuatan delik.
Di katakan secara obyektif mempererat pidana adalah terletak pada keadaan obyektif pembuat delik.apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati.tentang luka berat dapat dilihat pada pasal 90 KUHP.

6. Tidak adanya dasar pembenar dan dasar pemaaf
Andi Zainal Abidin Farid (1989 : 251 - 252 ) mengatakan sebagai berikut:
a. Alasan Pembenar, dimana sifat melawan hukum perbuatan hapus dan tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim
b. Alasan pemaaf yaitu perbuatan pidana sudah terbukti unsur - unsur semuanya, namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat dalam hal ini sebaiknya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Moeljatno (1987: 137) mengatakan sebagai berikut:

1. Alasan pembenar yaitu alasan menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwah lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

2. Alasan pemaaf yaitu alasan menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi ia tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.
Sedangkan dalam pasal 44 KUHP menguraikan bahwa orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:
1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan

2. Terganggu karena penyakit
Setelah penulis menjelaskan pengertian Delik secara umum sebagai mana yang telah dikemukakan oleh pakar hukum pidana,penulis akan menjelaskan juga pengertian pengeroyokan secara spesifik.
Istilah pengeroyokan berasal dari kata kerubut atau keroyok, yang artinya maju orang banyak, dengan demikian bila diartikan kata keroyok berarti melakukan kekerasan ditambah dengan kata pengeroyok, berarti melakukan kekerasan dengan mempergunakan tenaga.atau kekuatan jasmani sekuat - kuatnya secara tidak syah (R. Soesilo1988: 147).
Dalam Pasal 170 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

(1). Barang siapa dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2). Tersalah hukum:
1. Dengan penjara selama - lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka
2. Dengan penjara selama - lamanya Sembilan tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua betas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang
Learn more »